Penulis: Robby Maulana Zulkarnaen**
Newssindo – Ada ungkapan Sunda yang sederhana, tetapi menyimpan cara pandang yang dalam: tamiang meulit ka bitis. Sesuatu yang semula digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi karena akibatnya tidak cukup diperhitungkan dengan matang, justru berbalik menjadi persoalan yang membahayakan dirinya.
Yang semula untuk membawa manfaat malah berubah menjadi beban. Yang dimaksudkan sebagai kekuatan dapat berbalik melilit diri sendiri. Bukan selalu karena niat awalnya buruk, melainkan karena kecermatan datang terlambat.
Dalam kehidupan pemerintahan, keadaan seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Kebijakan memang harus menghasilkan perubahan. Pemerintah dituntut bergerak cepat, menghadirkan pembangunan, membuka investasi, memperbaiki pelayanan dan menunjukkan hasil. Namun semakin besar sebuah kebijakan, semakin luas pula akibat yang harus dipertimbangkan.
Dalam pandangan budaya Sunda, kecermatan semacam itu dekat dengan wiwaha. Ia bukan ketakutan untuk mengambil keputusan dan bukan pula alasan untuk lamban. Wiwaha adalah kemampuan menimbang sebelum melangkah, membaca keadaan sebelum menentukan arah, serta memastikan sebelum memberi tanda bahwa sesuatu sudah layak berjalan.
Karena itu, wiwaha bukan lawan keberanian. Ia adalah penuntun keberanian agar tidak berubah menjadi kecerobohan.
Persoalannya, pemerintahan hari ini hidup dalam zaman yang sangat menyukai kecepatan dan publikasi. Pemerintah bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga dituntut terlihat bekerja. Pembangunan diumumkan, investasi dikabarkan, kunjungan didokumentasikan, groundbreaking menjadi simbol dimulainya proyek dan media sosial membuat hampir setiap aktivitas mudah berubah menjadi konten.
Komunikasi publik tentu diperlukan. Yang patut direnungkan adalah ketika logika konten mulai mendahului logika kebijakan.
Konten mengejar momentum. Kebijakan membutuhkan kematangan.
Ketika sebuah keputusan ingin segera terlihat sebagai keberhasilan, sementara pemeriksaan dan pertimbangan masih menyusul, muncullah apa yang dapat disebut sebagai panggung kebijakan. Bukan lagi sekadar pemerintah bekerja lalu mengomunikasikan pekerjaannya, tetapi panggung seolah menjadi bagian dari dorongan agar sesuatu segera dianggap berhasil.
Maka pertanyaan sederhananya:
Apakah kita sedang membangun kebijakan, atau sedang membangun panggung untuk menunjukkan bahwa kita sedang membangun?
Di sinilah kepemimpinan diuji. Seorang pemimpin tidak harus mengetahui seluruh detail teknis sebuah proyek. Ia tidak harus menjadi ahli lingkungan, konstruksi, tata ruang, atau teknologi. Tetapi ketika hadir dalam sebuah momentum pembangunan, jabatan yang melekat padanya membawa legitimasi simbolik. Karena itu, yang harus dipastikan bukan bahwa pemimpin mengetahui segala sesuatu, melainkan bahwa hal-hal yang menentukan kelayakan sebuah keputusan telah dipastikan oleh sistem pemerintahan sebelum keputusan itu dibawa ke panggung publik.
Cermin kecilnya dapat dilihat dari polemik pembangunan Data Center di Jatiluhur. Gubernur hadir dalam momentum groundbreaking. Tidak lama kemudian, gubernur datang lagi justru untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut dan mempertanyakan kelengkapan persyaratannya.
Kita tidak perlu masuk ke detail proyek. Yang menarik adalah urutannya.
Hadir ketika pembangunan hendak dimulai, lalu kembali mempertanyakan sesuatu yang semestinya telah menjadi bagian dari kecermatan sebelum pembangunan itu dipanggungkan.
Di situlah tamiang meulit ka bitis menemukan bentuknya dalam kehidupan kekuasaan.
Sebuah momentum yang semula hendak menunjukkan gerak pembangunan justru berbalik menjadi persoalan yang harus dikoreksi oleh pemerintahan sendiri. Semacam “senjata makan tuan”
Inilah yang membuat persoalan tersebut lebih dari sekadar soal administrasi. Ia menjadi cermin tentang kematangan.
Sebab seorang pemimpin tentu boleh mengoreksi keputusan. Pemerintahan yang sehat memang harus mampu menghentikan sesuatu yang belum memenuhi persyaratan. Tetapi akan lebih baik jika kecermatan bekerja sebelum panggung dibangun, bukan setelah panggung menghadirkan persoalan.
Kita hidup dalam era yang semakin mudah menyamakan keterlihatan dengan keberhasilan. Yang ramai dianggap penting, yang viral dianggap berhasil. Cara berpikir semacam ini sudah masuk ke dalam pemerintahan.
Padahal masyarakat tidak hidup di dalam konten.
Masyarakat hidup di dalam akibat.
Mereka akan merasakan dampak kebijakan terhadap lingkungan, ruang hidup, lalu lintas, ekonomi, anggaran dan masa depan wilayahnya. Kamera mungkin merekam sebuah momentum selama beberapa menit, tetapi akibat kebijakan dapat berlangsung bertahun-tahun.
Karena itu, ada keberhasilan yang tidak memiliki panggung: kajian yang dibaca dengan teliti, risiko yang ditemukan sebelum menjadi masalah, keberatan masyarakat yang didengar, keputusan yang ditunda karena belum matang, atau bahkan keputusan yang tidak jadi diambil karena risikonya terlalu besar.
Semua itu mungkin tidak menarik untuk ditampilkan. Tetapi justru di sanalah kualitas kepemimpinan sering kali terlihat.
Pemimpin yang matang bukan hanya mampu mengatakan “segera”, tetapi juga berani mengatakan “belum” ketika sesuatu memang belum siap. Dalam kekuasaan, kemampuan menahan diri sering kali lebih sulit daripada kemampuan membuat keputusan.
Sebab politik menyukai momentum, kamera menyukai peristiwa, dan media sosial menyukai kecepatan. Tetapi masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana: keputusan yang telah dipikirkan dengan baik.
Itulah sebabnya nalar kehati-hatian adalah disiplin untuk menggunakan kekuasaan.
Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula akibat yang dapat ditimbulkan oleh sebuah keputusan. Maka diperlukan jarak antara keinginan dan tindakan, antara momentum dan kepastian. Di ruang itulah pertimbangan bekerja.
Tidak semua yang bisa ditampilkan harus segera ditampilkan. Tidak semua yang dapat diumumkan harus segera diumumkan. Tidak semua momentum harus dipaksakan menjadi tanda keberhasilan.
Sebab panggung dapat dibangun dalam sehari, tetapi kepercayaan masyarakat dibangun jauh lebih lama.
Pada akhirnya, tamiang meulit ka bitis bukan ajaran untuk takut melangkah. Ia mengingatkan agar setiap langkah mengetahui ke mana ia menuju dan apa yang mungkin dibawanya kembali.
Dalam kehidupan kekuasaan, apa yang kita gerakkan hari ini dapat kembali kepada kita dalam bentuk akibat, pertanyaan, bahkan pertanggungjawaban.
Maka sebelum sebuah kebijakan dibawa ke panggung, jangan hanya mengejar “Take action, rolling !” Baca dulu persoalannya, timbang akibatnya, pastikan pijakannya.
Agar setiap kata yang disampaikan, setiap keputusan yang digerakkan dan setiap langkah yang dipertontonkan kepada publik tidak justru berbalik melilit kaki sendiri.
Maka, Tamiang meulit ka bitis bukanlah sebuah kritik tapi cermin bagi siapa pun yang memegang amanah kekuasaan.
** Pemerhati Budaya Sunda
