BANDUNG,-
Newssindo -Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menarik pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dipastikan batal total.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memberikan rekomendasi atas usulan tersebut dalam evaluasi Raperda Perubahan APBD 2026. Akibatnya, kapasitas belanja Pemprov Jabar yang semula diusulkan naik menjadi Rp31,44 triliun terpaksa anjlok dan disesuaikan turun menjadi sekitar Rp27,2 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), akhirnya mengambil opsi tanpa pinjaman dan menyiapkan skema kontroversial: tunda bayar.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga hutang,” kata KDM, Minggu (25/10/2026).
KDM menegaskan meski batal pinjam, program pembangunan 2026 tetap berjalan sesuai skala prioritas. Saat ini pihaknya sedang ngebut menyelesaikan pekerjaan agar target tercapai 100 persen dalam dua setengah bulan ke depan.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup, tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujarnya.
KDM menjelaskan angka Rp3,4 triliun tersebut bukan defisit, melainkan potensi pendapatan yang tidak tercapai, termasuk tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Padahal Jabar punya piutang DBH Rp1,2 triliun yang sudah diakui PMK untuk tahun 2023-2024, plus potensi kurang salur 2025-2026 yang diperkirakan tembus Rp2 triliun.
“Artinya kita ini masih punya uang Rp3 triliun di pusat. Kabar baiknya, nanti saat DBH ini dikembalikan ke daerah, infrastruktur kita sudah baik berkat puasa anggaran saat ini,” tambah KDM.
Kewajiban Proyek Rp2,1 Triliun & Kritik Blunder Fiskal
Namun kegagalan pinjaman ini memicu kekhawatiran serius. Pemprov masih memikul kewajiban proyek eksisting yang sudah berkontrak sekitar Rp2,1 triliun.
Ketua Umum LSM PMPR Indonesia, Rohimat alias Kang Joker, menilai ini sebagai blunder perencanaan fiskal.
“Jangan jadikan alasan proyeksi pendapatan yang meleset atau penundaan DBH sebagai pembenaran untuk menempuh jalan pintas administrasi yang berpotensi bertentangan dengan regulasi,” tegas Kang Joker.
Ia meminta Pemprov tidak memangkas sektor esensial seperti subsidi pertanian, nelayan, UMKM, dan pemeliharaan jalan desa demi menutup kesalahan hitung.
KDM sendiri menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jabar yang mendukung pengelolaan anggaran tepat sasaran, kepada Kemendagri atas bimbingan, dan kepada warga Jabar yang taat membayar pajak.
“Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tutupnya.
