Oleh: Soeryawan Masangang
JAKARTA,- Politik pada hakikatnya adalah seni mengelola kepentingan. Di dalamnya, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi merupakan dua mata rantai yang hampir tidak pernah terpisahkan. Ketika kepentingan itu terancam, berbagai strategi akan ditempuh untuk mempertahankan pengaruh, menjaga stabilitas, atau memastikan estafet kekuasaan tetap berada dalam jalur yang diinginkan.
Dalam sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi, hubungan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto merupakan salah satu dinamika paling menarik untuk dicermati. Keduanya pernah berdiri di dua kutub yang saling berhadapan dalam dua pemilihan presiden. Pertarungan berlangsung keras, penuh adu gagasan, strategi, hingga mobilisasi kekuatan politik.
Jokowi membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat melalui politik blusukan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan jaringan relawan. Di sisi lain, Prabowo tampil dengan narasi nasionalisme, kemandirian ekonomi, serta gagasan perubahan yang didukung Partai Gerindra bersama sejumlah kekuatan politik lainnya.
Hasilnya, Jokowi memenangkan dua kontestasi Pilpres. Namun, kekalahan tersebut tidak menghancurkan karier politik Prabowo. Sebaliknya, ia tetap menjadi figur sentral yang memiliki basis dukungan kuat dan relevan dalam percaturan politik nasional.
Langkah Jokowi mengajak Prabowo bergabung ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan merupakan salah satu manuver politik yang layak disebut sebagai langkah catur yang cerdas. Dari perspektif politik kekuasaan, keputusan itu tidak hanya merangkul lawan terkuat, tetapi juga meredam potensi oposisi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Di sisi lain, keputusan Prabowo menerima posisi tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi jangka panjang. Berada di dalam pemerintahan memberinya kesempatan memahami mekanisme negara dari dalam, membangun citra sebagai negarawan, serta terlibat langsung dalam berbagai program strategis nasional, mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program ketahanan pangan.
Hasilnya menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Jokowi memperoleh stabilitas politik, sementara elektabilitas Prabowo meningkat secara signifikan hingga akhirnya mengantarkannya memenangkan Pilpres 2024.
Tidak berhenti di situ, dukungan Jokowi terhadap Prabowo sebagai calon presiden dapat dipandang sebagai langkah seorang king maker. Meski tidak lagi maju sebagai kandidat, pengaruh politik Jokowi tetap memiliki ruang dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Dari sudut pandang strategi politik, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan sejumlah program prioritas pemerintahan sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, hingga proyek IKN. Dalam konteks yang sama, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden juga dipersepsikan sebagian kalangan sebagai cara mempertahankan kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan berikutnya.
Sementara itu, Prabowo juga tidak sekadar melanjutkan warisan pemerintahan sebelumnya. Ia mulai membangun identitas kepemimpinannya sendiri melalui sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan swasembada pangan, efisiensi birokrasi, serta memperkuat Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai instrumen percepatan pelaksanaan program strategis.
Di sinilah permainan catur politik menjadi semakin menarik. Dalam permainan catur, setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Demikian pula dalam politik.
Setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dapat muncul dalam dinamika hubungan Jokowi dan Prabowo.
Pertama, apabila Prabowo melakukan perubahan kabinet atau arah kebijakan secara terlalu cepat, sebagian pihak dapat menafsirkan hal tersebut sebagai upaya menjauh dari warisan pemerintahan Jokowi. Kondisi ini berpotensi mengurangi dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini menjadi basis politik Jokowi.
Kedua, apabila pengaruh politik Jokowi di dalam kabinet dinilai terlalu dominan, ruang gerak Presiden Prabowo dapat dianggap menjadi lebih sempit. Dalam situasi demikian, bukan tidak mungkin terjadi penataan ulang kabinet sebagai bentuk konsolidasi kepemimpinan.
Ketiga, keduanya memilih tetap menjaga keseimbangan dan bekerja sama menghadapi tantangan yang lebih besar. Ancaman perlambatan ekonomi global, tekanan fiskal, gejolak sosial, hingga potensi perpecahan koalisi merupakan persoalan yang jauh lebih penting dibandingkan persaingan internal. Dalam skenario ini, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai aliansi strategis yang dibangun atas dasar kepentingan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Dengan demikian, hubungan Prabowo dan Jokowi tampaknya bukan sekadar hubungan antara sahabat ataupun rival. Lebih dari itu, keduanya berada dalam hubungan saling membutuhkan. Jokowi berkepentingan agar berbagai program strategis yang telah dibangun tetap berlanjut, sedangkan Prabowo membutuhkan stabilitas politik pada masa transisi pemerintahannya agar agenda-agenda barunya dapat berjalan efektif.
Namun, dinamika politik tidak pernah berhenti. Pada awal pemerintahan, harmoni relatif mudah dijaga. Memasuki pertengahan hingga akhir masa jabatan, sangat mungkin Presiden Prabowo akan semakin menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih mandiri dan berbeda dari pendahulunya.
Di titik inilah permainan catur politik sesungguhnya dimulai. Setiap keputusan akan menentukan keseimbangan kekuasaan, soliditas koalisi, hingga arah politik nasional beberapa tahun ke depan. Kesalahan membaca situasi dapat mengakibatkan retaknya konsolidasi politik yang selama ini telah dibangun.
Yang paling menarik bukanlah aspek teknis politiknya, melainkan perubahan mentalitas para aktor utamanya. Dua tokoh yang dahulu saling berhadapan dalam pertarungan politik akhirnya memilih membangun kerja sama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan.
Dalam istilah catur, fenomena ini menyerupai promosi pion. Buah catur yang awalnya dianggap kecil dapat berubah menjadi penentu jalannya permainan. Dalam konteks politik Indonesia, naiknya Gibran menjadi Wakil Presiden merupakan salah satu langkah yang mengubah konfigurasi papan politik secara signifikan.
Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan besar selalu membawa peluang sekaligus risiko. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab ke depan adalah: apakah hubungan politik Jokowi dan Prabowo akan tetap bertahan sebagai aliansi strategis, atau pada akhirnya berubah menjadi kompetisi baru dalam menentukan arah kekuasaan dan pengelolaan aset-aset strategis negara?
Waktu yang akan memberikan jawabannya. Yang pasti, catur politik Indonesia masih jauh dari kata selesai, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan arah perjalanan bangsa di masa mendatang.
— Selesai —
Sekjen Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (GASPRO)
