BANDUNG,-
Newssindo – Gelombang desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat dari Bandung. Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang menggelar Urun Rembuk Nasional mendesak DPR RI segera memulai proses pemakzulan konstitusional.
Desakan itu tertuang dalam MAKLUMAT BANDUNG MENYELAMATKAN KEDAULATAN RAKYAT DARI CENGKERAMAN OLIGARKI yang dideklarasikan pada 10 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Kaukus yang beranggotakan puluhan tokoh nasional, purnawirawan Jenderal TNI-Polri, akademisi, dan aktivis ini menilai Gibran tidak memenuhi syarat formil sebagai Wapres karena tidak memiliki ijazah SMA yang disetarakan.
Mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1/PHPU-PRES/XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 sebagai dasar hukum.
“Jika DPR RI khususnya 91 anggota dapil Jabar tidak melakukan pemakzulan jalur konstitusional, maka DPR RI pun dianggap tidak layak karena tidak menjalankan kewajiban Konstitusi,” demikian salah satu poin tuntutan.
Pemerhati politik dan kebangsaan asal Jabar, Rizal Fadilah, menegaskan, jika pemerintahan Prabowo masih berkolaborasi dengan oligarki dan membiarkan Gibran bercokol sebagai Wapres, maka pemakzulan harus dilakukan.
“Kalau tidak, rakyat siap melakukannya,” ujar Rizal.
Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat, Eka Santosa, bahkan menghimbau agar gambar Wapres Gibran diturunkan di setiap instansi sebagai simbol pemakzulan moral.
Dalam maklumat 5 poin tersebut, Kaukus Daulat Rakyat juga menuntut:
PERTAMA: Konsolidasi nasional melawan oligarki, dinasti politik, dan campur tangan asing.
KEDUA: Tindakan hukum transparan terhadap Jokowi dan Gibran sebagai boneka oligarki.
KETIGA: Desak DPR RI segera proses pemakzulan Gibran sesuai Putusan MK.
KEEMPAT: Evaluasi total proyek beban APBN seperti IKN, Whoosh, Rempang, PIK 2, MBG dan KOPDES Merah Putih.
KELIMA: Kembalikan tata kelola ekonomi kerakyatan dan dorong kembali ke UUD 45 yang asli.
Maklumat ini ditandatangani 76 tokoh, di antaranya Prof. Dr. Rochmat Wahab, Marsekal TNI Purn. Hanafie Hasnan, Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto, Komjen Pol Purn. Oegroseno, Dr. Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Dr. Refly Harun, Roy Suryo, Munarman, dan puluhan purnawirawan TNI lainnya.
“Ini bukan akhir pertemuan, melainkan awal gerakan moral yang inklusif, damai, namun konsisten bergerak di seluruh penjuru tanah air,” tutup maklumat.
