Oleh : Soeryawan Masangang
JAKARTA,-
Newssindo — Jika Prabowo Subianto kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2029, maka periode 2024–2029 harus menjadi fondasi penting untuk memenangkan periode kedua. Namun, jalan menuju 2029 tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik dan koalisi. Hal yang jauh lebih penting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pembenahan pemerintahan dan penataan ulang program-program unggulan.
Menurut saya, Presiden Prabowo Subianto harus mulai tampil lebih mandiri, berani, dan lepas dari bayang-bayang kekuatan politik masa lalu. Pada periode pertama, berbagai kompromi politik terlihat begitu kuat di panggung kekuasaan. Dua kutub kekuatan politik yang memiliki pengaruh besar tampak mampu menjaga keseimbangan masing-masing.
Politik semacam ini ibarat permainan catur dalam ruang gelap. Banyak langkah tidak terlihat oleh publik, sementara kedua pemain sama-sama memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Namun, kondisi tersebut tidak selamanya bisa dipertahankan.
Prabowo yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas, berani dan mandiri, dalam dua tahun pertama pemerintahannya justru sering dipersepsikan sebagai pemimpin yang terlalu banyak berkompromi. Akan tetapi, bisa jadi apa yang terlihat dari luar bukanlah gambaran keseluruhan.
Boleh jadi Prabowo sedang memainkan politik keseimbangan: mengakomodasi berbagai kepentingan, menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus menunggu momentum yang tepat untuk menjalankan agenda politik dan reformasinya sendiri.
Dalam tiga tahun ke depan, Presiden Prabowo harus mulai menunjukkan arah kepemimpinan yang lebih kuat.
Jika memang ingin kembali menjadi presiden pada 2029, maka masyarakat harus mulai melihat hasil nyata dari pemerintahan ini. Bukan sekadar janji, slogan, ataupun program besar di atas kertas.
Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), swasembada pangan, hilirisasi industri, pembangunan IKN, pendidikan, pertahanan, hingga pemerataan infrastruktur harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata pada gagasan. Banyak gagasan pemerintah sesungguhnya sangat baik. Masalah terbesar justru terletak pada manajemen, tata kelola, kualitas pelaksana, pengawasan, dan efektivitas implementasi di lapangan.
Karena itu, Presiden perlu berani mengevaluasi pembantu-pembantunya yang tidak mampu bekerja secara optimal. Struktur pemerintahan juga harus ditata agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan maupun rangkap jabatan yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.
Presiden harus fokus memimpin, bukan tersandera oleh buruknya manajemen birokrasi.
Lima Pilar yang Harus Diperkuat
Setidaknya terdapat sejumlah agenda besar yang harus dikawal secara serius.
Pertama, ketahanan pangan dan gizi.
Program MBG, KDMP, swasembada pangan, hilirisasi pertanian, serta penguatan sektor pangan harus diletakkan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Kedua, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemindahan ASN, pembangunan ekosistem IKN, transportasi, bandara, jalan tol, dan konektivitas harus memiliki target yang realistis serta manfaat ekonomi yang jelas.
Ketiga, ekonomi dan hilirisasi industri.
Pengelolaan sumber daya alam, industri pupuk, sektor maritim, dan hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
Keempat, pembangunan SDM dan pendidikan.
Sekolah unggulan, beasiswa, pengembangan talenta, serta revitalisasi SMK harus diarahkan untuk menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Kelima, pertahanan, keamanan dan pemerataan infrastruktur.
Penguatan industri pertahanan, pengadaan alutsista, energi baru terbarukan, digitalisasi pemerintahan, serta pembangunan kawasan Indonesia Timur harus berjalan secara terukur.
Salah satu program yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak awal, program ini memang menghadapi tantangan besar. Program berskala nasional membutuhkan anggaran besar, SDM yang banyak, sistem distribusi yang rumit, serta tata kelola yang sangat ketat.
Kesalahan implementasi tidak perlu terus diperdebatkan. Yang lebih penting adalah bagaimana memperbaikinya.
Langkah pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional, termasuk penertiban titik atau dapur yang bermasalah, harus dilanjutkan dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, posyandu, serta masyarakat harus dilibatkan secara proporsional.
Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi proyek besar pemerintah, tetapi benar-benar menjadi program investasi sumber daya manusia Indonesia.
Program ini tidak harus dihapus hanya karena terdapat persoalan dalam pelaksanaannya. Yang diperlukan adalah perbaikan desain, pengawasan, distribusi, pendanaan, dan evaluasi.
Hal yang sama berlaku terhadap Koperasi Desa Merah Putih.
Gagasan membangun koperasi desa sebagai instrumen ekonomi masyarakat merupakan gagasan besar. Namun, target yang sangat besar membutuhkan kesiapan yang juga sangat besar.
Jika dalam dua tahun baru sebagian kecil yang mampu berjalan secara optimal, pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh.
Jangan sampai pembentukan koperasi hanya menjadi kegiatan administratif dari atas ke bawah.
Desa dan masyarakat harus memahami manfaatnya. Pengurus harus memiliki kompetensi. Model bisnis harus jelas. Pembiayaan harus sehat. Pengawasan harus ketat. Dan yang paling penting, koperasi harus benar-benar menjadi milik serta instrumen ekonomi masyarakat desa.
Jika terdapat KDMP yang sudah berdiri tetapi belum berjalan dengan baik, maka prioritas pemerintah seharusnya adalah membenahi dan menguatkannya terlebih dahulu, bukan sekadar mengejar angka pembentukan.
Sementara itu, potensi BUMDes yang sudah memiliki infrastruktur dan pengalaman perlu dikaji secara serius agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan.
Pakar ekonomi, koperasi, pemerintahan desa dan pelaku usaha harus dilibatkan untuk merumuskan model tata kelola yang sehat.
Membenahi Pemerintahan Sebelum Membenahi Negara
Persoalan terbesar sebenarnya bukan hanya MBG atau KDMP.
Akar persoalannya adalah manajemen pemerintahan.
Presiden harus memastikan setiap kementerian dan lembaga memiliki target yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta evaluasi berkala.
Pembantu Presiden yang tidak mampu mencapai target harus dievaluasi. Mereka yang memiliki kinerja buruk harus berani diganti. Rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga harus ditertibkan.
Presiden membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja, bukan sekadar orang-orang yang memiliki kedekatan politik.
Jika pemerintahan ingin menghasilkan perubahan besar, maka orang yang menjalankan mesin pemerintahan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya.
Agenda berikutnya yang tidak kalah penting adalah pembenahan sistem politik.
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa. Karena itu, pembenahan kualitas DPR tidak dapat dipisahkan dari pembenahan sistem politik dan kepartaian.
Undang-Undang Partai Politik perlu terus dikaji agar sistem rekrutmen politik mampu melahirkan wakil rakyat yang memiliki kapasitas, integritas dan kemampuan berpikir strategis.
Bangsa ini membutuhkan DPR yang tidak sekadar menjadi arena pertarungan kepentingan politik, tetapi menjadi tempat lahirnya gagasan, kebijakan dan solusi bagi rakyat.
Pemerintah dan DPR seharusnya menjadi dua kekuatan yang saling mengawasi sekaligus saling memperkuat dalam membangun negara.
Menjelang 2029, isu MBG dan KDMP sangat mungkin menjadi salah satu pintu masuk utama bagi lawan politik untuk menyerang pemerintahan Prabowo.
Jika dua program tersebut gagal menunjukkan manfaat nyata, kritik terhadap pemerintah akan semakin kuat.
Karena itu, Presiden tidak boleh menunggu sampai tahun politik tiba.
Pembenahan harus dimulai sekarang.
Dalam sisa masa pemerintahan, masyarakat harus mulai melihat perubahan nyata: pelayanan publik membaik, program tepat sasaran, kebocoran anggaran ditekan, birokrasi bekerja efektif, dan program unggulan benar-benar menghasilkan manfaat.
Dengan begitu, ketika memasuki tahun politik 2029, Prabowo tidak perlu terlalu banyak menjelaskan keberhasilannya.
Masyarakat sendiri yang akan menjadi saksi.
Jika Prabowo Subianto ingin kembali memimpin Indonesia pada periode 2029–2034, maka tiga tahun ke depan adalah masa yang sangat menentukan.
Ia harus mulai keluar dari politik kompromi yang terlalu dominan dan memperlihatkan kepemimpinan yang lebih mandiri.
Politik keseimbangan mungkin diperlukan untuk menjaga pemerintahan tetap stabil. Tetapi pada titik tertentu, seorang presiden harus berani mengambil keputusan.
Rakyat tidak membutuhkan presiden yang hanya pandai menjaga keseimbangan kekuasaan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani memperbaiki kesalahan, berani mengganti orang yang tidak mampu, berani melawan kepentingan yang menghambat, dan berani memastikan negara bekerja untuk kepentingan rakyat.
MBG jangan dibuang. KDMP jangan dipaksakan. Keduanya harus ditata ulang, diperbaiki dan diawasi.
Pemerintahan harus diperkuat dengan orang-orang yang tepat.
Birokrasi harus dibersihkan dari kepentingan yang menghambat.
DPR harus didorong menjadi lembaga yang lebih berkualitas.
Dan seluruh program besar pemerintah harus dikembalikan pada satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jika itu berhasil dilakukan, maka periode pertama Prabowo bukan sekadar masa transisi politik.
Periode pertama akan menjadi batu loncatan menuju perubahan besar Indonesia.
Dan jika pada waktunya Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029, rakyat tidak hanya akan menilai apa yang dijanjikan, tetapi apa yang benar-benar telah dikerjakan.
Karena untuk memenangkan periode kedua, modal terbesar seorang presiden bukan lagi janji politik—melainkan kepercayaan rakyat.
**Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
