Oleh: Soeryawan Masangang
Newssindo – Prabowo Subianto, sejak masa kecil, remaja hingga masa mudanya, dikenal sebagai sosok yang tumbuh dari keluarga besar yang memiliki pengaruh kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia lahir dari keluarga ningrat, keluarga pahlawan, pendidik, dan seorang ayah yang dikenal sebagai begawan ekonomi nasional, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Prabowo juga dikenal sebagai menantu Presiden Republik Indonesia, Soeharto, yang pada masanya memiliki pengaruh sangat besar dalam perjalanan politik Indonesia.
Ketika aktif di militer, karier Prabowo terbilang cemerlang. Ia dikenal sebagai perwira yang cakap, gagah, cerdas, disiplin, tegas, serta memiliki kedekatan dengan berbagai kelompok mahasiswa, kalangan Islam, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Tidak sedikit pihak yang sejak dahulu meramalkan bahwa Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ramalan tersebut kini terbukti. Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8.
Dalam pemerintahannya saat ini, Prabowo fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong agar perputaran uang yang selama ini lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat atas dapat semakin beredar dan dirasakan oleh masyarakat kecil, baik di kota maupun desa.
Semangat tersebut antara lain berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Bentuk realisasinya dapat dilihat melalui sejumlah program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hilirisasi, dan program swasembada pangan.
Menjelang Dua Tahun Pemerintahan
Menjelang memasuki dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto, muncul berbagai tuntutan dan masukan agar Presiden Prabowo dapat lebih tampil dengan gaya kepemimpinan dan karakter aslinya, serta tidak terlalu dibayangi oleh pengaruh Presiden Joko Widodo.
Jika kondisi tersebut terus berkembang dan dianggap membatasi ruang gerak Presiden, maka akan muncul berbagai spekulasi politik. Kesepakatan-kesepakatan politik yang tidak diketahui publik dapat menimbulkan situasi serba sulit: maju terkena persoalan, mundur pun menghadapi persoalan.
Apabila pola hubungan politik tersebut terus dipertahankan, bukan tidak mungkin hubungan kedua tokoh dapat mengalami perubahan. Dalam politik, kawan dapat berubah menjadi lawan ketika kepentingan dan strategi kekuasaan mulai berbeda.
Gejala tersebut mulai terlihat dalam berbagai dinamika politik menuju Pilpres 2029. Isu mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak kembali menjadi pasangan Prabowo juga berpotensi melahirkan blok-blok politik baru yang saling berhadapan.
Sementara itu, partai-partai politik lainnya juga sangat mungkin mengalami perubahan konfigurasi. Koalisi dapat terpecah, membentuk poros baru, atau bergabung berdasarkan kepentingan politik masing-masing.
Apabila pada Pilpres 2029 Prabowo Subianto kembali maju tetapi tidak lagi berpasangan dengan Gibran sebagai Wakil Presiden, maka peta politik akan memperlihatkan secara lebih jelas sisi kuat maupun sisi lemah Prabowo.
Namun demikian, dalam perspektif kami, Prabowo Subianto tetap harus ditempatkan sebagai figur utama yang perlu dijaga dan diperkuat. Siapa pun yang merasa menjadi bagian dari tim besar perjuangan Prabowo harus mampu bersatu, memberikan masukan secara objektif, serta memperkuat kembali kerja-kerja politik bersama dengan langkah yang terukur.
Sisi Kuat Prabowo Subianto
Sebagai Presiden petahana yang sedang menjalankan pemerintahan, Prabowo tentu memiliki sejumlah modal politik yang sangat besar.
- Modal Kekuasaan dan Koalisi
Sebagai Presiden yang sedang menjabat, Prabowo memiliki akses terhadap kebijakan, program pemerintah, serta pengelolaan anggaran negara yang mendukung berbagai program populis.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hilirisasi, pembangunan ekonomi desa, serta berbagai program strategis pemerintah dapat menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi politik melalui hasil pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo didukung oleh koalisi besar yang di dalamnya terdapat sejumlah partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PSI, dan partai lainnya.
Koalisi besar tersebut secara politik dapat memberikan dukungan terhadap proses legislasi dan pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan.
Saat ini juga belum terlihat adanya kekuatan oposisi besar yang secara frontal berhadapan dengan pemerintah. PDI Perjuangan masih berada di luar pemerintahan, tetapi belum menunjukkan pola oposisi yang sepenuhnya frontal.
- Elektabilitas dan Basis Politik
Modal berikutnya adalah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang pada awal masa pemerintahan masih berada pada angka tinggi berdasarkan sejumlah survei.
Prabowo juga memiliki basis politik yang relatif kuat di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Selain itu, dukungan dari kalangan militer dan purnawirawan juga menjadi salah satu basis politik yang selama ini melekat pada dirinya.
Di tingkat partai, mesin politik Gerindra telah berkembang hingga ke tingkat daerah dan desa. Struktur tersebut merupakan modal penting dalam menghadapi dinamika politik nasional, termasuk menuju Pemilu 2029.
- Narasi Politik yang Kuat
Narasi mengenai pangan dan energi dapat menjadi isu strategis dalam membangun kepemimpinan Prabowo ke depan.
Apabila program swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, berhasil diwujudkan secara berkelanjutan, hal tersebut dapat menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, narasi mengenai stabilitas dan keberlanjutan pembangunan dapat diposisikan sebagai kelanjutan dari fondasi pemerintahan sebelumnya, tetapi dengan karakter kepemimpinan Prabowo yang lebih nasionalis, tegas, dan bercorak kepemimpinan militer.
Citra Prabowo yang dahulu dikenal sebagai sosok “gemoy” pada Pemilu 2024 juga mulai bergeser menjadi citra seorang kepala negara yang bekerja dan ingin tampil sebagai figur kebapakan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sisi Lemah yang Perlu Diperhatikan
Dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahannya, sejumlah persoalan juga terlihat dan berpotensi menjadi titik lemah yang akan terus dipersoalkan oleh lawan-lawan politik.
Jika persoalan tersebut tidak segera diantisipasi dan tidak mendapatkan masukan yang tepat, maka dapat berkembang menjadi masalah politik yang lebih besar.
- Faktor Usia dan Kesehatan
Pada 2029, Prabowo Subianto akan memasuki usia 77 tahun. Faktor usia berpotensi menjadi salah satu isu utama dalam pertarungan politik.
Kemampuan menjalankan kampanye, menghadapi debat politik, serta tuntutan regenerasi kemungkinan akan menjadi bagian dari perdebatan publik.
Karena itu, kebutuhan untuk menyiapkan calon Wakil Presiden yang lebih muda, kuat, dan mampu mendampingi kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan secara serius.
- Beban Ekonomi dan Janji Fiskal
Pemerintahan Prabowo membawa sejumlah program besar yang membutuhkan dukungan anggaran tidak kecil.
Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah, Danantara, Sekolah Rakyat, hilirisasi, hingga program swasembada pangan membutuhkan kemampuan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
Jika defisit melebar atau utang meningkat secara signifikan, kritik mengenai keberlanjutan program populis akan semakin kuat.
Di sisi lain, persoalan harga pangan, penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda, juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah.
Dinamika mengenai pergantian atau mundurnya pejabat di bidang ekonomi dan keuangan juga dapat dibaca publik sebagai sinyal adanya perdebatan mengenai disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi.
- Persoalan Cawapres 2029
Persoalan calon Wakil Presiden 2029 merupakan salah satu titik yang sangat rawan.
Hubungan politik dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus menjadi perhatian, baik di internal partai maupun di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Pertanyaannya adalah: apakah Prabowo akan kembali melanjutkan pasangan dengan Gibran, memilih kader Gerindra, atau menggandeng tokoh nonpartai?
Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi politik masing-masing. Salah menentukan pasangan dapat memengaruhi soliditas koalisi dan membuka ruang bagi munculnya poros-poros politik baru.
- Isu HAM dan Masa Lalu
Isu mengenai peristiwa 1998 dan rekam jejak Prabowo ketika masih aktif di militer kemungkinan akan terus diangkat oleh kelompok oposisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis, maupun sebagian pemilih muda.
Karena itu, pendekatan rekonsiliasi nasional, komunikasi terbuka, dan upaya merangkul berbagai kelompok yang selama ini kritis terhadap Prabowo menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan.
Persoalan masa lalu tidak cukup hanya dijawab dengan pertarungan narasi. Dibutuhkan komunikasi politik yang mampu menjelaskan posisi pemerintah sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.
- Regenerasi Partai
Persoalan regenerasi juga menjadi tantangan penting bagi Partai Gerindra.
Hingga saat ini, Gerindra masih sangat identik dengan figur Prabowo Subianto. Belum terlihat figur lain yang memiliki kekuatan politik sebesar Prabowo di dalam partai tersebut.
Jika Prabowo maju kembali pada 2029 dan kemudian memasuki periode terakhir kepemimpinannya, maka pertanyaan besar berikutnya adalah: siapa yang akan dipersiapkan sebagai penerus?
Tanpa proses kaderisasi dan regenerasi yang matang, bukan tidak mungkin setelah Prabowo terjadi perebutan pengaruh di antara kader-kader internal.
Karena itu, regenerasi tidak boleh hanya dipikirkan ketika pergantian kepemimpinan sudah di depan mata. Kader-kader potensial harus mulai disiapkan sejak sekarang melalui proses politik yang terukur dan berkelanjutan.
Menutup Sisi Lemah, Memperkuat Sisi Kuat
Gambaran mengenai sisi kuat dan sisi lemah Prabowo Subianto tersebut penting untuk menjadi bahan evaluasi bersama.
Kekuatan yang dimiliki tidak boleh membuat seluruh elemen pendukung terlena. Sebaliknya, kelemahan tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan pemerintahan.
Justru dari berbagai kekuatan dan kelemahan tersebut harus lahir masukan yang konstruktif.
Prabowo membutuhkan lingkungan politik yang mampu memberikan informasi secara jujur, bukan sekadar menyampaikan apa yang ingin didengar. Para pendukung harus mampu memberikan kritik, masukan, dan peringatan ketika terdapat kebijakan atau langkah yang berpotensi menimbulkan persoalan.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh besarnya koalisi, tetapi juga oleh kemampuan pemimpinnya membaca perubahan zaman, mengelola perbedaan kepentingan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempersiapkan regenerasi kepemimpinan.
Jika sisi kuat dapat terus diperkuat dan sisi lemah dapat diantisipasi sejak dini, maka pemerintahan Prabowo memiliki ruang yang lebih besar untuk meninggalkan warisan kebijakan yang dapat dikenang masyarakat.
Bagi setiap kader dan pendukung yang merasa menjadi bagian dari tim besar perjuangan Prabowo, saatnya bersatu, memberikan masukan secara objektif, serta bekerja dengan langkah yang cepat, terukur, dan bertanggung jawab.
Selesai.
**Sekjen Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
