Penulis – Robby Maulana Zulkarnaen
BANDUNG,-
Newssindo- Kita tidak kekurangan orang pintar.
Perguruan tinggi berdiri di mana-mana, gelar akademik semakin panjang, ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat. Kita memiliki ahli hukum, ekonomi, teknologi, politik, pemerintahan, bahkan kecerdasan buatan. Informasi pun kini dapat diperoleh hanya dengan beberapa sentuhan pada layar.
Namun ada ironi yang sulit diabaikan. Di tengah masyarakat yang semakin terdidik, berbagai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pengetahuan justru terus berulang. Korupsi masih terus terjadi, penyalahgunaan kewenangan muncul kembali, kebijakan publik tidak jarang dipertanyakan, sementara kepentingan masyarakat kadang harus berhadapan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kalau kita tidak kekurangan orang pintar, mengapa persoalan semacam itu masih terus terjadi?
Mungkin karena kepintaran dan kematangan bukanlah sesuatu yang sama.
Seseorang dapat menguasai ilmu, memahami aturan, membaca situasi dan menyusun argumentasi dengan sangat baik. Tetapi semua itu belum dengan sendirinya membuat seseorang mampu menimbang sesuatu secara jernih. Pengetahuan membuat manusia tahu bagaimana sesuatu dilakukan. Kematangan membuat manusia mempertimbangkan apakah sesuatu itu patut dilakukan.
Di sinilah sebuah babasan Sunda terasa kembali menemukan tempatnya: pinter kodék, pikiran daréngdék.
Yang menarik, ungkapan ini tidak mengatakan bodoh. Justru yang disebut adalah pinter. Ada kepandaian dan kecakapan di sana. Tetapi kodék memberikan nuansa kecerdikan yang sempit: kemampuan membaca celah dan menggunakan kepandaian untuk membelokkan keadaan atau membuat sesuatu yang keliru tampak benar.
Sementara pikiran daréngdék menggambarkan pikiran yang tidak kokoh dalam menimbang sesuatu, mudah bergeser ketika berhadapan dengan kepentingan atau keadaan.
Dalam kehidupan pribadi, keadaan semacam itu mungkin hanya menjadi persoalan seseorang. Tetapi ketika orang yang memiliki cara berpikir demikian berada di ruang kekuasaan, persoalannya menjadi berbeda.
Sebab kekuasaan memperluas akibat dari sebuah keputusan.
Kita sering mencari orang yang paling pintar untuk menduduki posisi penting. Pendidikan, pengalaman, kemampuan berbicara dan penguasaan persoalan menjadi ukuran yang lazim digunakan. Semua itu penting. Tetapi ada sesuatu yang baru terlihat ketika seseorang berhadapan dengan kekuasaan: bagaimana ia menggunakan kepintarannya ketika kepentingan, tekanan, kesempatana dan kewenangan datang bersamaan.
Ketika seorang pemimpin keliru memahami persoalan, dampaknya tidak berhenti pada dirinya. Ketika seorang pembuat keputusan menggunakan pengetahuannya untuk mencari celah, masyarakat dapat ikut menanggung akibatnya. Sebuah keputusan dapat berubah menjadi kebijakan dan kebijakan dapat masuk ke kehidupan banyak orang.
Karena itu, pinter kodék menjadi jauh lebih serius ketika berada di tangan orang yang memiliki kewenangan.
Bukan karena seorang pemimpin harus selalu benar. Tidak ada manusia yang selalu benar. Persoalannya muncul ketika kepintaran yang seharusnya membantu melihat persoalan dari berbagai sisi justru digunakan untuk memperkuat kepentingan yang sudah lebih dahulu dipilih.
Di sinilah kepintaran membutuhkan kematangan.
Orang pintar mampu membaca aturan, menghitung risiko, menyusun strategi dan menemukan berbagai kemungkinan. Tetapi orang yang matang tidak berhenti pada pertanyaan apakah sesuatu dapat dilakukan. Ia juga mempertimbangkan akibat dari apa yang dilakukannya, termasuk akibat yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh dirinya sendiri.
Dalam kehidupan publik, pertimbangan itu menjadi sangat penting karena keputusan seorang pemimpin selalu memiliki orang lain yang ikut menanggung akibatnya.
Pengetahuan hukum dapat digunakan untuk menjaga keadilan, tetapi dapat pula dipakai untuk mencari pembenaran. Kemampuan mengelola sistem dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mencari celah. Di sinilah persoalannya bukan terletak pada ilmu, melainkan pada manusia yang menggunakannya.
Kita dapat membangun sistem yang semakin canggih, regulasi yang semakin lengkap dan teknologi yang semakin maju. Tetapi semuanya tetap berada di tangan manusia. Jika manusia yang mengendalikan sistem tidak memiliki kejernihan dalam menimbang kepentingan, kecanggihan itu justru dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi kecerdikan yang salah arah.
Karena itu, pendidikan tinggi dan gelar akademik tidak otomatis menjamin kematangan dalam mengambil keputusan. Pendidikan memberikan pengetahuan, tetapi manusia tetap harus membentuk kemampuan untuk menimbang dan menahan diri ketika pengetahuan berhadapan dengan kepentingan.
Seseorang yang tidak mengetahui mungkin salah karena ketidaktahuan. Tetapi seseorang yang mengetahui dapat melakukan kesalahan dengan perhitungan.
Di ruang kekuasaan, perbedaannya menjadi penting.
Kesalahan pribadi mungkin selesai bersama orang yang melakukannya. Kesalahan dalam keputusan publik dapat berubah menjadi kebijakan, aturan, bahkan kebiasaan yang harus ditanggung orang lain.
Di titik inilah babasan Sunda tersebut terasa seperti cermin. Bukan untuk menunjuk siapa yang salah, melainkan untuk melihat kembali hubungan antara kepintaran dan kekuasaan.
Apakah pengetahuan digunakan untuk mencari jalan keluar dari persoalan masyarakat, atau justru untuk mencari celah? Apakah kemampuan memahami aturan digunakan untuk menjaga keadilan, atau untuk menemukan pembenaran?
Pertanyaan itu tidak hanya berlaku bagi pemimpin. Ia berlaku bagi siapa pun yang memperoleh kewenangan untuk menentukan sesuatu yang menyangkut kehidupan orang lain.
Sebab semakin luas kewenangan seseorang, semakin luas pula akibat dari cara berpikirnya.
Mungkin karena itu kearifan lama tidak selalu menjadi sesuatu yang kuno. Pinter kodék, pikiran daréngdék seperti menyimpan kegelisahan tentang manusia yang memiliki pengetahuan, tetapi kehilangan arah dalam menggunakannya.
Bangsa tentu membutuhkan orang-orang pintar. Kita membutuhkan ahli hukum, ekonomi, pemerintahan, teknologi dan berbagai bidang lainnya. Tetapi ketika kepintaran masuk ke ruang kekuasaan, ia membutuhkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh gelar, yaitu tanggung jawab terhadap akibat dari keputusan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah seseorang pintar atau tidak.
Persoalannya adalah apa yang dilakukan dengan kepintaran itu ketika seseorang memiliki kewenangan.
Sebab ketika pinter kodék dan pikiran daréngdék berada pada orang yang memegang keputusan, kekeliruan tidak lagi berhenti sebagai persoalan pribadi.
Yang dipertaruhkan adalah kehidupan banyak orang.
**Pemerhati Budaya Sunda
