BOGOR,-
Newssindo – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Kebijakan Pemerintah menilai pengawasan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat bobrok. Temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong, Bogor, terkait dugaan rumah dinas mirip apartemen yang dikomersilkan untuk narapidana dan maraknya pungli menjadi pukulan telak bagi Kementerian Imipas.
Koordinator Koalisi, Susanto, menegaskan praktik memanjakan napi korupsi ternyata masih terjadi di sejumlah Lapas di Jabar.
“Dulu Lapas Sukamiskin jadi sorotan karena fasilitas mewah napi koruptor dengan konsekuensi pidana dan pemecatan. Modusnya sama, memanjakan napi korupsi atau napi kelas kakap. Lapas menyediakan fasilitas, mereka sanggup membayar. Jangankan tempat tinggal, untuk plesiran saja mungkin masih sanggup bayar seperti yang sudah pernah terjadi,” tegas Susanto.
Menurutnya, praktik tersebut sudah terstruktur dan masif.
“Ini tidak akan hilang, hanya permainannya saja yang dirubah untuk mengelabui sorotan luar,” ujarnya.
Ia mempertanyakan klaim Kanwil Ditjenpas Jabar yang menyebut bangunan tersebut adalah rumah dinas ber-SK.
“Ini kita gak tau nih, ngawasinnya gimana bisa sampe gini. Katanya rumah dinas ber-SK. Kalau memang benar rumah dinas, kita mau lihat itu anggaran tahun berapa, kita lihat RAB-nya berikut pengadaannya. Pastinya kan Ditjenpas Jabar tau itu, makanya kepalanya bilang itu rumah dinas dan ada SK-nya,” jelas Susanto.
Kejanggalan makin terlihat saat sidak. Dalam rekaman video milik Ombudsman, ditemukan rumah dinas bergaya apartemen dengan barang-barang mewah yang tidak sepantasnya ada di rumah dinas. Namun saat Menteri sidak keesokan harinya, banyak barang mewah tersebut sudah dihilangkan.
“Udah tau salah kok masih aja percaya diri buat menepis pembenaran. Contohnya kita liat saat sidak Ombudsman banyak barang mewah yang tidak sepantasnya di rumah dinas, pas Pak Menteri besoknya sidak banyak barang yang dihilangkan. Kan lucu. Udah gitu masih aja teriak pembenaran itu rumah dinas, itu tempat tinggal petugas, itu napi yang lagi asimilasi… mobil mewahnya gak sekalian disebutin itu punya siapa,” tambah Susanto.
Koalisi memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar di Jakarta dan Bandung. Mereka mendesak Menteri Imipas tidak sekadar mencopot, tetapi memecat pejabat Lapas Cibinong yang terbukti terlibat, serta merotasi total pejabat Kanwil Ditjenpas Jabar.
“Kami akan demo di Jakarta dan Bandung. Kita minta pecat pejabat Lapas Cibinong yang terlibat, bukan hanya dicopot atau dinonaktifkan. Dan juga minta rotasi pejabat di Kanwil Ditjenpas Jabar sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Koalisi juga akan melakukan investigasi ke beberapa Lapas di Jawa Barat, terutama yang dihuni narapidana koruptor.
