BANDUNG,-
Newssindo – Persoalan penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) tidak berhenti pada masalah transparansi dan pelaksanaan pekerjaan. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Kebijakan Pemerintah juga menyoroti munculnya dugaan pemberian “uang keamanan” sebesar Rp1,5 juta setiap minggu kepada pihak tertentu di lingkungan pengelola kawasan.
Informasi tersebut, menurut koalisi, diperoleh dari sumber yang disebut berasal dari internal perusahaan pelaksana pekerjaan.
Koalisi menyebut dana tersebut diduga diberikan kepada pihak pengelola sarana dan prasarana (Sapras) taman Monju dan kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk petugas keamanan.
Informasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah koalisi mengklaim mendapatkan keterangan dari seorang pengelola taman yang disebut sebagai pegawai pemerintah.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada koalisi, dana tersebut memang diterima dan kemudian dibagikan kepada anak buah. Sementara sebagian dana lainnya disebut digunakan untuk kebutuhan tertentu, termasuk pembelian token listrik sekitar Rp200 ribu.
Namun, seluruh informasi mengenai pemberian dana tersebut masih merupakan dugaan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi resmi. Belum terdapat kesimpulan bahwa dana tersebut merupakan suap, pungutan ilegal, atau bentuk pelanggaran lainnya.
Koordinator koalisi mempertanyakan alasan adanya pemberian uang kepada pihak pengelola maupun keamanan apabila mereka memang telah mendapatkan gaji atau honor dari pemerintah.
Menurutnya, pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah semestinya menjadi bagian dari tugas pengelola kawasan dan petugas keamanan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau benar ada pemberian uang secara rutin, ini harus diperiksa. Mereka sudah memiliki tugas untuk mengawal kawasan dan aktivitas pekerjaan pemerintah,” ungkapnya.
Koalisi menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila benar terjadi pemberian uang kepada pihak yang memiliki fungsi pengawasan atau pengamanan.
Akan Surati Gubernur Jawa Barat
Koalisi menyatakan akan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk meminta pemeriksaan dan tindakan administratif apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kita minta ditindak tegas kalau memang terbukti. Mereka bagian dari pengelolaan pemerintah. Sekuriti juga bekerja untuk kepentingan pemerintah. Jangan sampai ada praktik yang justru membebani perusahaan pelaksana,” ujar Susanto, koordinator.
Koalisi juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan memeriksa pihak pemberi maupun penerima dana, termasuk menelusuri tujuan penggunaan uang tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelola kawasan Monju maupun perusahaan pelaksana terkait dugaan pemberian uang keamanan Rp1,5 juta per minggu tersebut.
Karena itu, dugaan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta pelanggaran.
Pemeriksaan dan klarifikasi menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik: apakah benar dana Rp1,5 juta per minggu diberikan, siapa yang menerima, untuk kepentingan apa, apakah tercatat sebagai biaya resmi, dan apakah pemberian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika tudingan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi akan menjadi penting untuk meluruskan informasi. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan sesuai aturan.
