BANDUNG,-
Newssindo – Nasib puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Dipatiukur Monju – Singaperbangsa, Kota Bandung, terkatung-katung. Hampir dua bulan kios mereka dibongkar, hingga kini tak ada kejelasan soal relokasi maupun kompensasi yang dijanjikan.
Belasan perwakilan pemilik kios mendatangi Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, untuk kedua kalinya, Jumat (8/8/2026). Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan janji yang pernah dihembuskan saat pembongkaran dilakukan.
Salah seorang koordinator pemilik kios, Pak Yuyu, mengaku pernah diminta langsung oleh Sekda Jawa Barat untuk mendata seluruh pemilik kios.
“Kita ikut aturan. Pak Sekda suruh catat nama-nama pemilik kios untuk nantinya ada penggantian atau kompensasi, katanya diusahakan. Kasatpol PP juga minta data, sudah saya kasihkan. Tapi sudah hampir 2 bulan dibongkar tidak ada kejelasan. Kasihan para pedagang yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari sini, sampai barang-barang habis dijualin untuk bertahan hidup,” ungkap Yuyu.
Ironisnya, pada kedatangan kedua kalinya ke Gedung Sate, mereka mengaku tidak ditemui satu pun pejabat. Bahkan Sekda Jabar tak merespons.
“Kita sudah ke sini 2 kali, tidak ada yang jelas, cuma staf doang yang menerima. Kita cuma minta keadilan. Masa di tempat lain dikasih waktu saat dibongkar, kita yang dekat Gedung Sate malah tidak ada kejelasan. Kita rakyat kecil dibikin susah sekarang,” tambahnya.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Kebijakan Pemerintah, Susanto, yang turut mendampingi, menilai pembongkaran PKL di era Gubernur KDM ini tidak memahami mekanisme otonomi daerah.
“Gak pernah dari gubernur-gubernur terdahulu sebelum KDM menghabisi PKL, karena yang dulu paham birokrasi otonomi daerah. Sementara Wali Kota bilang tidak ada tempat relokasi dan tidak ada anggaran kompensasi, tapi tetap dibantai semua. Akhirnya masyarakat kecil semakin susah. Padahal sudah ikut aturan tapi masih dibohongi,” tegas Susanto.
Kekecewaan memuncak. Para pedagang memastikan akan menggelar aksi keprihatinan selama 3 hari 2 malam dengan mendirikan tenda di depan Gedung Sate.
“Kami akan aksi keprihatinan 3 hari 2 malam. Sudah ada sekitar 300 peserta yang siap ikut, terdiri dari keluarga PKL yang terdzolimi, koalisi masyarakat, mahasiswa, dan aktivis. Biar orang paham, kalau di medsos beda dengan kejadian sebenarnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Barat maupun Sekda Jabar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para PKL Dipatiukur tersebut. (san)
