Jawa BaratBerita

Bandung Memanas! Ratusan Mahasiswa BEM SI Geruduk DPRD Jabar, Bawa 8 Tuntutan Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

3
×

Bandung Memanas! Ratusan Mahasiswa BEM SI Geruduk DPRD Jabar, Bawa 8 Tuntutan Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebarkan artikel ini

BANDUNG,-

Newssindo – Memperingati 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming Raka, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) se-Jawa Barat kembali turun ke jalan.

Aksi unjuk rasa digelar di Kota Bandung, Senin (26/10/2026) sore. Massa berkumpul di halaman Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, kemudian melakukan long march dan memusatkan aksi di kawasan Taman Cikapayang / Simpang Dago.

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Barat, Sanditya Saputra, menyebut aksi ini merupakan evaluasi dan tindak lanjut dari aksi 20 Oktober lalu. Menurutnya, pemerintah dinilai belum merealisasikan aspirasi rakyat.

Dalam aksinya, BEM SI Jawa Barat membawa kajian berjudul The Incompetent Rules dan menyuarakan 8 fokus tuntutan utama:

1. Penegakan Hukum: Mendesak penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Hukum dinilai tumpul terhadap yang dekat kekuasaan namun represif terhadap masyarakat sipil dan kelompok kritis.

2. Karhutla Jadi Bencana Nasional: Menuntut pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua sebagai bencana nasional, serta mengadili korporasi pembakar hutan.

3. Evaluasi Tata Kelola Kehutanan: Mendesak evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mencopot Menteri Kehutanan.

4. Ekonomi Kerakyatan: Menstabilkan harga bahan pokok dan BBM, serta menyelesaikan kelangkaan BBM bersubsidi yang menyebabkan antrean panjang.

5. Pendidikan: Menghentikan komersialisasi pendidikan, menurunkan biaya kuliah, dan menolak pemotongan anggaran pendidikan 20% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

6. Kesehatan dan MBG: Evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai bermasalah, termasuk kasus keracunan massal siswa.

7. Tata Kelola Pemerintahan: Mencopot menteri-menteri problematik yang rangkap jabatan dan tidak kompeten, serta pemberantasan KKN.

8. Demokrasi & HAM: Mengembalikan TNI-Polri pada fungsi utamanya, menolak revisi UU TNI-Polri yang dinilai mempersempit kebebasan sipil, dan menghentikan pembungkaman aktivis.

Menurut Sanditya, aksi serupa akan kembali digelar pada 28 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Bundaran HI Jakarta dan di berbagai daerah, dengan konsolidasi bersama koalisi masyarakat sipil.

Akibat konsentrasi massa di Simpang Dago, Polrestabes Bandung melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sekitar Cikapayang-Dago.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *