BANDUNG,-
Newssindo – Penataan kawasan Taman dan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) yang berlangsung hampir satu bulan mulai mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Kebijakan Pemerintah.
Kegiatan penataan yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan lebih serius, terutama terkait transparansi pekerjaan, administrasi proyek, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta dampaknya terhadap masyarakat yang menggunakan kawasan Monju.
Koalisi menyoroti aktivitas pekerjaan yang hingga kini masih berlangsung, sementara di lokasi disebut belum terlihat papan informasi proyek yang menjelaskan secara terbuka jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber anggaran maupun perusahaan pelaksana.
Padahal, informasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat sekaligus bagian dari pengawasan publik terhadap pekerjaan yang menggunakan atau berkaitan dengan fasilitas pemerintah.
Selain persoalan papan informasi, kondisi lapangan juga menjadi perhatian. Aktivitas pekerjaan disebut menimbulkan debu pasir dan material bekas yang berserakan di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di kawasan taman dan Monju.
Koalisi juga mempertanyakan aspek keselamatan kerja. Para pekerja disebut belum seluruhnya terlihat menggunakan perlengkapan K3 secara memadai. Area pekerjaan pun dinilai perlu dilengkapi pembatas dan rambu peringatan untuk mengantisipasi risiko terhadap masyarakat.
Sorotan lain berkaitan dengan dugaan bahwa pekerjaan telah dimulai sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.
Koalisi mengaku memperoleh informasi bahwa pelaksanaan pekerjaan diduga dilakukan terlebih dahulu atau start sebelum seluruh administrasi pekerjaan dinyatakan lengkap.
Jika dugaan tersebut benar, hal itu tentu perlu mendapatkan penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun perusahaan pelaksana karena berkaitan dengan tata kelola dan prosedur administrasi pekerjaan pemerintah.
Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak berwenang.
“Sepertinya proyek ini terlalu dini, ingin cepat selesai, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. Akhirnya kondisi di lapangan terlihat kurang tertata,” ujar Susanto, koordinator koalisi.
Menurutnya, persoalan pada tahap awal harus segera dievaluasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar pada tahapan pekerjaan berikutnya.
“Ini baru awal. Belum masuk pada persoalan material, kualitas pekerjaan dan tahapan lainnya. Pemerintah harus memastikan semuanya sesuai prosedur sejak awal,” tambahnya.
Koalisi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan penataan kawasan Monju.
Menurut mereka, transparansi proyek bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pihak koalisi juga menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, aktivitas penataan kawasan Monju masih berlangsung.
Redaksi memberikan ruang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelola kawasan maupun perusahaan pelaksana untuk memberikan klarifikasi terkait status pekerjaan, SPK, anggaran, pelaksana proyek, penerapan K3 serta keberadaan papan informasi proyek.
