SOROT MEDIA,-
Newssindo – Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Namun, setiap pemerintahan memiliki satu modal yang tak tergantikan: kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaan itu menguat, berbagai kebijakan akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai memudar, setiap langkah pemerintah akan semakin sulit memperoleh legitimasi di mata publik.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut menjadi perhatian bersama. Dalam waktu kurang dari setahun, tingkat kepuasan publik tercatat turun dari 81,2 persen menjadi 51,1 persen. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang menyatakan kurang puas hingga tidak puas meningkat tajam.
Bagi kami, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia adalah potret suasana batin masyarakat. Sebab, survei pada hakikatnya bukan hanya mengukur popularitas, tetapi juga menangkap persepsi publik terhadap arah kebijakan dan kemampuan pemerintah menjawab persoalan sehari-hari.
Rakyat sesungguhnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka ingin harga kebutuhan pokok terkendali, lapangan pekerjaan terbuka, hukum ditegakkan secara adil, dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Ketika harapan-harapan itu belum sepenuhnya terwujud, rasa optimisme yang semula besar perlahan berubah menjadi keraguan.
Yang juga perlu menjadi perhatian adalah komunikasi pemerintah. Di era keterbukaan informasi, komunikasi bukan lagi sekadar menyampaikan program, melainkan membangun dialog. Rakyat ingin didengar, bukan hanya diberi penjelasan. Mereka ingin merasakan kehadiran negara, bukan sekadar membaca narasi tentang keberhasilan.
Kepercayaan publik tidak hilang dalam satu malam. Ia terkikis sedikit demi sedikit ketika aspirasi tidak menemukan jawaban, ketika persoalan terasa berlarut-larut, dan ketika komunikasi kehilangan sentuhan empati. Sebaliknya, kepercayaan juga dapat dipulihkan melalui keberanian mengakui kekurangan, memperbaiki kebijakan, dan menghadirkan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Masih terlalu dini untuk menyimpulkan arah perjalanan pemerintahan ini. Waktu masih tersedia untuk melakukan pembenahan. Namun, waktu juga tidak akan menunggu. Semakin cepat evaluasi dilakukan, semakin besar peluang kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Pada akhirnya, pemerintahan tidak diukur dari seberapa sering ia menyampaikan optimisme, melainkan dari seberapa besar rakyat merasakan perubahan dalam kehidupannya. Sebab, legitimasi sejati bukan lahir dari pidato atau pencitraan, tetapi dari kepercayaan yang terus dijaga melalui kerja nyata.
Kepercayaan adalah mata uang politik yang paling berharga. Sekali terkikis, ia tidak mudah kembali. Karena itu, mendengar suara rakyat bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi setiap pemerintahan yang ingin tetap berdiri kokoh di atas mandat publik.
Redaksi
