JAKARTA –
Newssindo – Polemik akurasi data bansos kembali mencuat. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba dikabarkan masuk daftar penerima PKH di Toraja Utara.
Publik mempertanyakan, Eva memiliki harta Rp3,5 miliar namun tercatat di desil 4 DTSEN. Kondisi ini kontras dengan sasaran PKH.
Kasus ini bukan satu-satunya. Sebelumnya tukang becak disebut loncat desil dari desil 1 ke desil 9, lalu diralat jadi desil 3.
Dua kasus ini membuka tanda tanya besar soal verifikasi, validasi, dan pemutakhiran DTSEN dari desa hingga nasional.
Padahal negara punya BPS, ASN, PPPK, pemda, perangkat desa dan petugas lapangan. BPS bahkan pernah ajukan tambahan anggaran Rp1,4 triliun untuk penguatan data dan menggelar Sensus Ekonomi dengan ribuan mitra.
Pertanyaannya: Indonesia kekurangan data atau kekurangan validasi?
Publik menilai negara jangan menunggu viral baru membenahi data. Jika warga mampu masuk daftar, warga miskin berpotensi tersingkir.
Pemerintah perlu buka data: kapan terakhir diperbarui, siapa verifikatornya, dan bagaimana mekanisme koreksinya.
Bagi rakyat kecil, salah desil bukan sekadar administrasi, tapi hilangnya hak bantuan.
