KAB. BEKASI,-
Newssindo – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah tuntas. Proses demokrasi desa kini memasuki fase pasca-pemilihan. Namun di tengah harapan suasana kembali kondusif, polemik di media sosial masih menjadi sorotan warga.
Bukan soal hasil suara. Warga justru menyoroti sejumlah unggahan dan komentar di media sosial selama tahapan Pilkades yang dinilai menggunakan bahasa kasar, merendahkan, dan berpotensi memicu keresahan.
Sejumlah warga menyebut unggahan tersebut diduga berasal dari akun seorang perempuan yang memiliki hubungan keluarga dengan Ketua BPD Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun verifikasi independen terkait kebenaran unggahan tersebut.
“Yang kami persoalkan bukan perbedaan pilihan. Pilkades sudah selesai. Yang kami harapkan sekarang suasana kembali tenang, jangan ada lagi pernyataan di medsos yang memicu konflik,” ujar seorang warga, Selasa (22/9/2026).
Menurut warga, perbedaan pilihan adalah wajar dalam demokrasi. Persoalan muncul ketika perbedaan itu terbawa ke ruang publik dengan narasi yang memperkeruh hubungan sosial.
“Setelah Pilkades selesai seharusnya semua kembali menjadi satu sebagai masyarakat Muktiwari. Jangan sampai persoalan medsos terus menjadi persoalan berkepanjangan,” kata warga lainnya.
Warga juga menekankan pentingnya menjaga marwah kelembagaan BPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Perdes bersama Kades, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja Kades, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa.
“Ketua BPD punya tanggung jawab kelembagaan. Karena itu kami berharap semua pihak di lingkungan keluarga maupun kelembagaan BPD bisa menjaga sikap dan ucapan agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Warga berharap ada klarifikasi terbuka dari pihak yang unggahannya dipersoalkan, agar polemik tidak berlarut-larut.
“Kalau ada pernyataan yang dianggap menyinggung, lebih baik diklarifikasi. Jika ada kekeliruan, permohonan maaf terbuka bisa meredakan persoalan,” ucap warga.
Warga menegaskan, polemik ini tidak terkait dengan siapa menang dan kalah. Pilkades adalah proses demokrasi yang harus diakhiri dengan rekonsiliasi.
Di tengah polemik tersebut, mencuat wacana di kalangan warga mengenai petisi pergantian Ketua BPD Muktiwari. Wacana tersebut hingga kini masih sebatas aspirasi warga dan belum menjadi keputusan resmi lembaga terkait.
